Taufik Tsani

Pelaku RIS-PNPM Harus Komit Seluruh pelaku kegiatan Rural Infrastructure Support (RIS) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2014 di Provinsi Lampung harus membangun komitmen untuk sukses pelaksanaan program. Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri 2014 sudah memasuki sosialisasi kabupaten, dan tahun ini Lampung mendapatkan kucuran dana sebesar Rp43 miliar yang tersebar pada sepuluh kabupaten dengan 172 desa sasaran. Kesepuluh kabupaten tersebut; Tanggamus dengan sasaran RIS-PNPM Mandiri sebanyak 48 desa, Lampung Selatan 12 desa, Lampung Timur 12, Lampung Utara 6, Lampung Tengah 21, Pringsewu 6, Pesawaran 21, Mesuji 12, Tulangbawang Barat 22, dan Tulang Bawang 12. Dengan masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta. Team Leader Regional Project Management Consultant (RPMC) RIS-PNPM Mandiri Lampung, Ir. Masturi Syuhud, CES, mengatakan,t anggung jawab para tenaga ahli sangat besar dalam terlaksananya program ini . O leh karena itu , keberadaan TA da...

FM RIS-PNPM Wajib Buat Business Plan FASILITATOR masyarakat (FM) yang mendampingi desa Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Mandiri 2014 wajib membuat dokumen business plan kawasan strategis desa (KSD). Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Dinas Cipta Karya Lampung, Asmiral Neri, ST, MT, didampingi  Team Leader RIS-PNPM Mandiri Provinsi Lampung Masturi Syuhud, menegaskan tahun 2014 ini seluruh desa sasaran, ada 172 desa, yang tersebar di sepuluh kabupaten diwajibkan memiliki dokumen ini, karena ini sangat penting sebagai arah pengembangan perekonomian pada infrastruktur yang akan terbangun di desa sasaran RIS-PNPM Mandiri tahun 2014. “Ini tahun terakhir RIS-PNPM Mandiri di Provinsi Lampung. Jadi, infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun dari dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp250 juta tidak terlepas dari dokumen business plan kawasan strategis desa (KSD) yang disusun bersama-sama masyarakat dengan bimbi...

RIS-PNPM Upayakan Keberlanjutan Program dengan Kemandirian BANDAR LAMPUNG—Progres pelaksanaan dalam Rural Infrastructure Support (RIS) PNPM Mandiri tahun 2013 di Provinsi Lampung sudah mencapai 100% dan salah satu keberhasilan program pemberdayaan ini adalah keberlanjutan program. Untuk itu, RIS-PNPM Mandiri berupaya meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya bagi para pelaku kegiatan, di wilayah sasaran dengan pendampingan terhadap kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP) desa setempat. Team Leader RPMC RIS-PNPM Mandiri Tahun 2013 Provinsi Lampung, Ir. Masturi Syuhud CES, mengatakan kemandirian masyarakat di desa sasaran RIS-PNPM Mandiri di Provinsi Lampung dengan menggerakkan organisasi KPP, sebagai organisasi bentukan RIS-PNPM. “Untuk mendukung kemandirian ini, kami telah melatih kepala desa dan fasilitator masyarakat bagaimana mengawal KPP mempunyai program kerja untuk pembangunan desa pasca pembangunan infrastruktur RIS-PNPM Mandiri,” ujar Masturi. Selain mengawal KPP,...

INTERVILLAGE MEETING . Sejumlah peserta antusias mengikuti pelaksanaan intervillage meeting atau pertemuan antar desa yang menyosialisasikan keberlanjutan program dan integrasi PJM Pronangkis ke PJM Desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, baru-baru ini.

Pelaksanaan RIS-PNPM Lampung Tepat Waktu  BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Mandiri di Provinsi Lampung berjalan tepat waktu. Menurut Team Leader Regional Project Management Consultant (RPMC) RIS-PNPM Mandiri Provinsi Lampung, Ir. Masturi Syuhud, CES, pelaksanaan seluruh tahapan program berbasiskan pemberdayaan ini sesuai dengan schedule nasional tidak ada desa yang terlambat melaksanakan kegiatan infrastruktur dan serah terima pekerjaan kepada kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP) desa pada Desember 2013 ini. “Dari 182 desa sasaran RIS-PNPM Mandiri pada tahun 2013 ini serentak melakukan serah terima sesuai jadwal yang ditetapkan. Saya pun menginstruksikan seluruh tenaga ahli manajemen kabupaten (TAMK) dan fasilitator masyarakat (FM) yang tersebar di sepuluh kabupaten dapat mengawal kualitas infrastruktur yang terbangun serta keberlanjutan program dengan adanya perencana...